Janji Kampanye bukan Komoditas Politik

Oleh : Dedy Yanwar El Fani


         Gegap gempita pesta demokrasi telah usai dilalui, banyak asa digantungkan kepada orang-orang yang terpilih nantinya. Di dalam pemilu rakyat adalah the key player, tapi setelah itu siapa yang mengenal rakyat lagi? Ketika pemilu berakhir semuanya telah selesai, rakyat kembali menjadi penonton. Mereka kembali hanya bisa terduduk manis sambil menyaksikan suguhan parodi di dalam istana dan senayan sana. Demokrasi hanya menjadi simbol-simbol penghias penguasa untuk memperalat rakyatnya. Tidak ada kepentingan rakyat, yang ada hanyalah kepentingan pribadi dan kelompok. Benar adanya pendapat Thomas Hobbes bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kecenderungan buruk. Oleh karenanya, manusia hanya mau memperjuangkan kepentingan diri sendiri.

          Rakyat harus kembali menelan ludah dalam-dalam melihat harapan mereka hanya menjadi barang mainan dan komoditi politik. Ini bukan hujatan tanpa alasan, juga bukan tuduhan tanpa bukti. Semua tahu rekam sejarah yang telah terjadi. Jejak pemilu ditahun 1999 dan 2004 telah menjadi bukti nyata, menyibak kedok kepalsuan selama ini. Janji-janji perbaikan hanyalah rayuan kosong untuk menipu masyarakat agar mau memilih mereka. Dari pemerintahan Gus Dur, Megawati, hingga SBY semuanya meleset menepati janji-janji kampanyenya yang mereka elukan. Pantas saja publik semakin apatis dengan keberadaan pemilu. Data menunjukkan angka penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari tiga pemilu terakhir. Bahkan di dua pemilu terakhir tahun 2004 dan 2009 sejatinya pemenang pemilu bukanlah partai politik, tapi pemenangnya adalah rakyat yang memilih golput.

janji mereka yang meleset

           Setelah pemilu legislatif yang menetapkan anggota DPR/MPR 1999-2004, diselenggakan pemilihan presiden tanggal 20 Oktober 1999. Abdurahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden pertama di masa reformasi. Realisasi janji-janji Gus dur untuk memperbaiki keadaan bangsa begitu dinantikan. Beliau pernah berucap manis kala itu, “Pemerintah pada dasarnya harus memberikan pertanggungjawaban yang jujur pada rakyat.” Apa yang Gus dur ucapkan ternyata tidak terbukti di lapangan. Sang presiden malah tersandung berbagai skandal yang akhirnya melengserkan dirinya. Terhitung 19 bulan Gus dur memimpin dengan catatan rekor fantastis!! Dalam tempo waktu itu Gus dur dan istrinya telah mengunjungi total 90 negara di dunia. Menghambur-hamburkan uang rakyat dengan maksud tak jelas. Belum lagi dengan keterlibatanya dalam kasus KKN seperti Bulog gate dan Brunei gate ditambah lagi dengan santernya isu perselingkuhan beliau. Jelas saja rakyat dan mayoritas anggota DPR menghendaki Gusdur segera lengser dari jabatannya.

           Gus Dur lengser, Mega pun naik tahta. Harapan baru berada di pundak putri sulung proklamator ini. Dengan membawa kharisma ayahnya Soekarno sang founding father bangsa ini tidaklah cukup. Tidak ada jaminan kepemimpinan Megawati akan segemilang ayahnya. Paham nasionalisme ala Soekarno yang sering kali menjadi icon saat kampanye, ternyata tidak berbekas dalam pemerintahan Mega. Berbagai aset negara saat itu dengan mudahnya dijual kepihak asing dan swasta. Ditambah lagi berbagai perusahaan nasional dan transnasional seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Nike, PT Toyota yang gulung tikar menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Rakyat aceh sempat menjadi saksi ketidaktepatan janji yang di gembar-gemborkan pemerintahan Megawati. Tahun 2001, Megawati pernah berpidato di depan ribuan rakyat aceh. Ia berjanji akan menghentikan pertumpahan darah akibat operasi militer di Aceh. Tak disangka di tahun 2003 Megawati justru menggerakkan operasi militer lagi ke sana. Ribuan tentara dikerahkan dan pertumpahan darah terulang lagi Aceh.

SBY bagaimana ?

          Pemilu 2004 menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia dengan pertama kalinya presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan SBY-JK yang menjadi penantang saat itu berhasil mengalahkan incumbent presiden Megawati. Hasil yang mudah ditebak mengingat banyak masyarakat yang kecewa dengan capaian Megawati selama ini. Apalagi SBY seperti membawa angin segar bagi masyarakat dengan sosok barunya, dan janji-janji yang begitu memikat. Tercatat total ada 24 klasifikasi pembangunan yang pernah dijanjikan oleh pasangan SBY-JK selama masa kampanyenya di tahun 2004 .

           Setelah terpilih dan dilantik, SBY juga mencanangkan janjinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPKJ) Tahun 2004 -2009 yang terdiri dari 36 bab bidang pembangunan. Isinya cukup solutif dan komplit meliputi bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Tapi dari semuanya itu yang terpenting apakah SBY benar-benar bisa merealisasikannya di lapangan atau tidak?

           Evaluasi yang dilakukan hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Berbagai bidang yang masuk dalam rencana pembangunan dinilai gagal diwujudkan. Contohnya dalam target-target kuantitatif seperti dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target diatas rata-rata 6,6%. Pengendalian inflasi rata-rata 5,4 % juga gagal diwujudkan. Jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi sebesar 15,4% dan 8,4%, jauh dari target yang diinginkan. Lainnya seperti gagal menjaga kestabilan kurs rupiah, penegakan supremasi hukum belum beres (penyelesaian kasus munir), masalah masih lemahnya kedaulatan bangsa (Ambalat), dan yang paling disorot adalah privatisasi sebanyak 10 perusahaan BUMN dan mengagendakan lagi privatisasi 34 perusahaan BUMN ditahun 2008. Padahal jelas bahwa privatisasi ini sangat bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33.

SBY Terpilih lagi: tetap harus maksimal di akhir pemerintahan

         Tahun demi tahun pemerintahan SBY berlalu, sampai kini menjelang masa purnanya tahun 2009 tinggal hitungan bulan. SBY memang terpilih lagi, tapi bukan berarti Pemerintah SBY-JK boleh lepas begitu saja. Pasangan SBY-JK harus tetap berkomitmen menyelesaikan akhir baktinya dengan baik. Apalagi Jusuf Kalla kelak sudah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden mendampingi SBY. Tentu beliau ingin menggoreskan catatan akhir yang indah bagi bangsa ini. Begitu pula SBY harus maksimal merealisasikan janji politiknya di tahun 2004 kalau ingin janji politiknya di pemilu sekarang ini dipercaya oleh rakyat.

          Beberapa PR sebenarnya masih bisa di optimalkan SBY-JK di akhir pemerintahan. Yang pertama menyegerakan pembuatan Perppu pengadilan Tipikor untuk menggantikan RUU Tipikor yang belum kelar digarap DPR. Ini sangat penting karena pemberantasan korupsi mensaratkan adanya landasan hukum yang jelas. Kedua dalam pembuatan rancangan APBN 2010 yang benar-benar pro rakyat. Diharapkan APBN cukup ekspansif penganggarannya dan alokasinya juga mampu tepat sasaran. Ketiga Menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur yang belum rampung seperti listrik, pelabuhan, airport, perkeretaapian, jembatan dan lain-lain, yang sudah di canangkan sejak awal. Keempat sejumlah program rakyat antara lain seperti konversi minyak tanah ke gas Elpiji, program rumah susun 1.000 menara, pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap I dan II.

          Dengan memaksimalkan kinerja di tiga bulan akhir ini memang tidak mungkin mampu merealisasikan semua janji SBY. Tapi paling tidak sedikit menjadi obat penawar bagi kita dan juga modal penting bagi SBY untuk memulai pemerintahan barunya nanti. “Saya dan Pak Jusuf Kalla harus mengemban tugas pemerintahan hingga Oktober. Inilah kontrak kami berdua dengan para menteri,” ucapan SBY ingin menunjukkan komitmennya. Selain itu masyarakat juga harus jadi rekan pemerintah yang baik, dengan terus mengkontrol kinerja pemerintah. Tanpa itu akan mustahil pemerintah akan berjalan sesuai track-nya. Kepercayaan rakyat jangan sampai lagi di permainkan. Pemimpin yang dipilih rakyat mengemban amanah yang berat, tapi tetap harus mempertanggungjawabkannya secara benar. Bahkan pertanggungjawaban ini bukan hanya di dunia tapi juga akherat kelak.