Arif dan Proporsional di Seputar Peristiwa 1965
Rasanya kita sudah terlalu lelah memperdebatkan fakta sejarah 1965. Apa yang terjadi sebenarnya ditahun 1965? Siapa yang salah dan siapa yang benar? siapa pelaku dan Siapa korbannya? Pertanyaan yang terus menghantui kita hingga dewasa ini. Dahulu Orba (Orde Baru) benar-benar memonopoli kebenaran sejarah. Tak tahu apakah itu fakta yang sebenarnya atau ada distorsi disana. Satu yang pasti, dengannya Orba berhasil menguatkan legitimasi kekuasaan, dan menamatkan PKI (Partai Komunis Indonesia) dari sejarah.
Kini reformasi bergulir dan membuka keran sejarah yang sempat mampet. Fakta-fakta baru diangkat, saksi-saksi sejarah mulai angkat bicara, orang mulai berani berspekulasi dalam banyak skenario. Titik tekannya adalah peristiwa pembunuhan sejumlah Perwira AD (Angkatan Darat) pada tanggal 30 September 1965, atau yang populer dengan sebutan Gerakan 30 September/PKI. Menariknya ada satu kecenderungan baru yang diarahkan beberapa sejarahwan kontemporer. Intinya adalah meragukan PKI sebagai dalang utama G 30S. Sebutlah buku yang ditulis Baskara T Wardaya (2006), Redaksi Hasta Mitra (2001), tim peneliti Center For Information and Analyisis (1999), dan banyak penulis lainnya. Para penulis sejarah itu dalam uraiannya menyimpulkan PKI bukanlah dalang utama G 30S.
Benar begitukah faktanya? Padahal kita sudah biasa menyebut PKI sebagai gembong pelaku G 30S, cerita sejarah yang ditanamkan Orba sejak dulu. Tapi kini skenario sejarah baru telah muncul. Mereka berani menyebut peristiwa G 30S tanpa embel-embel PKI. Bagi mereka hanya oknum PKI yang terlibat, bukan institusinya. Bahkan lebih jauh lagi PKI diposisikan layaknya korban dalam sebuah skenario penghancuran PKI.
Lalu apa yang menjadi landasan dalam kesimpulan tersebut? Kalau kita cermati fakta tersebut kebanyakan digali dari sejumlah keterangan Eks Tapol (Tahanan politik) Orba dan orang-orang dekat Soekarno. Sebutlah Eks marsekal Omar Dhani, kolonel latief, dan Mayjen Pranoto. Juga dari sipil Dr. Soebandrio dan Oei Tjoe Tat. Mereka adalah orang-orang yang dituduh terlibat dalam G 30S/PKI, atau pendukung Soekarno yang dikait-kaitkan.
Diluar fakta benar atau tidaknya Eks Tapol ini terlibat dalam G 30S, yang pasti mereka telah merasakan penderitaan panjang. Dipenjara dan dikucilkan dari masyarakat. Sakit hatikah mereka? Walaupun sedikit pastinya ada, apalagi dengan ketidakpastian hukum dalam pengadilan model Orde baru. Wajar saja secara psikologis ada perasaan ingin “membalas”. Ketika momentum itu tiba, segera dilancarkan counter attack terhadap pihak yang pernah menindas. Minimal bersikap deffensif dengan “cuci tangan” dari sejarah G 30S. Dalam hal ini Jendral (Purn) AH Nasution korban G 30S yang selamat, menyampaikan kekhawatirannya terhadap adanya fenomena balas dendam dan pemutarbalikan fakta sejarah.[1]
Dalam pemberian keterangan yang diliputi obsesi counter attack atau deffensif , bukan tidak mungkin didominasi subyektifitas semata. Maka tentu keterangan para Eks Tapol ini tidak bisa ditelan mentah-mentah sebagai kebenaran absolut, tapi juga tidak berarti boleh diabaikan begitu saja. Jika niatannya murni untuk pengungkapan fakta sejarah, keterangan mereka harus bisa dikonfrontir dengan keterangan yang lain.
Tidak Ada Aktor yang Perfect
Konstruksi sejarah Orba yang dipaksakan pada publik, dinilai bermuatan politis dan subjektif. Tetapi apakah dari subjektifitas itu berujung pada manipulasi fakta dan data? Jawabannya memang ada. Walau begitu toh kita tidak bisa menggeneralisir kesemua versi Orba adalah manipulatif. Contoh manipulasi yang dilakukan Orba seperti cerita penyiksaan PKI terhadap para Jendral AD di lubang buaya. Prof.Dr. Arief Budianto adalah saksi yang ikut melakukan visum terhadap jenazah. Ia mengungkapkan apa yang dikabarkan Soeharto pada publik tentang penyiksaan korban adalah tidak benar. Bukti visum menunjukkan tidak ada bekas penyiksaan di tubuh korban G 30S.[2] Lalu mengapa fakta ini dimanipulasi oleh Soeharto? Jawabannya tidak lepas dari kepentingan politik Orba untuk menjadikan PKI bulan-bulanan kemarahan rakyat.
Sekali lagi memang ada manipulasi dalam konstruksi sejarah Orba, tapi tidak semuanya adalah rekayasa. Suatu gambaran tentang kejahatan PKI yang diceritakan Soeharto adalah nyata. Bahkan sejarahwan Indonesia A.M. Suryanegara menggolongkan PKI sebagai kelompok yang kontra terhadap kemerdekaan RI 1945. Buktinya seperti kudeta PKI di Cirebon 12 Februari 1946 yang dipimpin Moehammad Jusup.[3] Lalu terulang lagi dua tahun kemudian oleh PKI pimpinan Amir syarifudin dan Muso melancarkan aksi kudetanya di Madiun pada 19 September 1945. Di Madiun inilah menjadi saksi pembantaian PKI terhadap kaum agamawan, nasionalis, dan aparat pemerintah yang anti komunis.[4]
Pecahnya peristiwa G 30S oleh PKI memang konsekuensi logis. Alasannya pertama dilihat dari Ideologi PKI sendiri yang mengharuskan ada gerakan revolusi untuk mengkomuniskan Indonesia. Maka kudeta PKI adalah masalah waktu saja.[5] Kedua karena perseteruan yang memuncak antara militer (TNI AD) dan PKI untuk menggatikan posisi Soekarno. Perseteruan yang jelas harus ada pemenangnya, karena di kemudian hari tidak mungkin ada dualisme kepemimpinan. Dari situ jelas PKI tidak bisa menutupi kepentingannya untuk menyingkirkan militer. Walaupun sekarang banyak yang menyamarkan keterlibatan PKI dengan menyebut segilintir oknum. Akan tetapi, oknum itu bukan sembarang oknum, mereka jajaran elite Partai seperti D.N. Aidit dan Nyoto. Soekarno dalam pidatonya juga mengakui G 30S disebabkan oleh pimpinan PKI yang keblinger.[6]
Soekarno seringkali kecolongan dengan aksi-aksi PKI mulai dari 1946. Tapi anehnya walaupun PKI nyata ingin mengkudeta Soekarno di tahun 1948, di kemudian hari Soekarno tetap membiarkan PKI tumbuh besar hingga melakukan kudeta yang lebih besar lagi. Disinilah kelemahan Soekarno, terlalu keras kepala dengan konsep Nasakom-nya. Bahkan paska aksi PKI 1965, Soekarno masih bersih keras mempertahankan PKI. Rakyat jelas kecewa dengan sikapnya, lalu tumpahlah aksi demonstrasi pada 10 Januari 1966 menuntut Soekarno membubarkan PKI.[7]
Dari sini kita dapat melihat memang tidak ada aktor yang perfect dalam peristiwa ini. Secara langsung atau tidak langsung semua punya peran aranger dan improviser dalam tragedi 1965 ini. Baik Soeharto, PKI, atau Soekarno semuanya tidak lepas dari kesalahan.
Mendudukan Secara Proporsional
Soeharto yang keluar menjadi pemenang tidak bisa mengelak dari dosanya memanipulasi sejarah. Tambah lagi tanggungjawabnya atas jatuhnya ratusan ribu korban yang dituduh PKI. Padahal kebanyakan mereka adalah rakyat apolitis yang selama ini hanya diperalat PKI. Disisi lain kita juga harus fair atas jasa Soeharto menyelamatkan kedaulatan bangsa. Entah apa jadinya jika TNI AD dibawah komando Mayjen Soeharto tidak segera bertindak, mungkin Indonesia bisa jatuh dalam kekuasaan diktatorial komunis.
Begitupula dengan PKI, keterlibatannya dalam G 30 S tidak bisa dibantah lagi. Apa karena pemberontakan tidak diketahui secara masif dalam struktur PKI, lalu sekonyong-konyong menyebutnya sebatas oknum? Apa tindakan ketua CC PKI DN Aidit tidak mewakili sikap partainya? Keputusan DN Aidit tentu mencerminkan sikap partainya pula dilihat dari model struktur terpusat dalam organ PKI. Apalagi screet mission semacam penculikan jendral, hanya segilintir orang yang boleh tahu (elite dan biro khusus PKI).
Lepas dari itu semua kita sebenarnya bisa melihat ada sisi positif juga dari PKI. Ia adalah partai ideologis yang punya semangat perbaikan nasib rakyat. Hanya saja nilai yang dibawa kontra produktif dan hanya membawa permusuhan.
Soekarno sendiri memang tidak terlibat, tercermin dari surat yang ia kirimkan untuk istrinya Dewi Soekarno.[8] Tapi membiarkan bola panas PKI menggelinding ditengah kemarahan rakyat, sungguh sesuatu blunder. Sang Proklamator yang berjasa banyak bagi bangsa ini, harus lengser secara tragis dari Istana.
Sekali lagi memang tidak ada aktor yang perfect, semuanya ada andil dalam tragedi ini. Maka selayaknya kita jangan terlalu berlebihan dalam membela dan menyalahkan aktor-aktor diatas, agar luka sejarah ini tidak semakin menganga. Lebih baik kita saling memaafkan dan saling memahami setting kondisi saat itu dengan proporsional. Jadikan sejarah ini pembelajaran yang berharga dalam perjalanan bangsa.
[2] Prof Dr Arief Budianto (dh. Liem Joe Tay) dalam wawancaranya dengan majalah D&R. Dalam buku: Center For Information and Analyisis, 1999 Gerakan 30 September; Antara Fakta dan Rekayasa, Media Pressindo. Yogyakarta
[3] Suryanegara, Ahmad Manshur, 2010, Api Sejarah 2, Salamadani. Jakarta, hal 231-234
[4] Ibid. hal 244-259.
[5] Ebenstein, William, 2006, Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia. Narasi. Yogyakarta. hal. 17-22
[6] Justus M. dan Kroef, Van der. Dalam buku: Suryanegara, Ahmad Manshur, 2010, Api Sejarah 2, Salamadani. Jakarta, hal 461.
[7] Gie, Soe Hok, 2009, Soe Hok Gie... Sekali Lagi; Buku Cinta Dan Pesta Di Alam Bangsanya, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Jakarta. hal. 453
[8] Dewi, Ratna Sari, D & R No.8/XXX/10 Oktober 1998, hal 17. Dalam buku: Center For Information and Analyisis, 1999 Gerakan 30 September; Antara Fakta dan Rekayasa, Media Pressindo. Yogyakarta, hal. 76
Posts
No comments