Timur Tengah, Demokrasi, dan Evolusi Pemerintahan

          Oleh : Dedy Yanwar Elfani

         Siapa sangka pemimpin yang beberapa bulan silam begitu digdaya, bahkan dianggap mustahil digulingkan, kini menjadi pesakitan bagi rakyatnya. Dunia seakan terhenyak menatap fenomena gunung es yang begitu cepat bergulir. Satu persatu penguasa yang puluhan tahun memimpin dipaksa lengser dari singgasananya. Rakyat mengganggap para pemimpin yang bercokol lama ini adalah rezim penindas. Membungkam suara rakyat, tak peduli pada kesejahteraan warganya, dan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Padahal sejatinya keberadaan negara adalah hasil konsesus rakyat banyak, bukan konsesus segelintir elite, artinya rakyatlah yang paling absah menentukan arah kekuasaan.

          Di inspirasi dari negara arab bagian barat, yang menghadirkan revolusi “melati” Tunisia, hingga menjalar ke negeri lainnya. Ben Ali, Husni Mubarok telah mundur, Moammar Khadafi terdesak dan kehilangan sebagian besar wilayahnya. Pemimpin Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait buru-buru mereformasi pemerintahan merespon tuntutan demonstran. Menandakan bergaining position rakyat kian menguat dihadapan penguasa arab. Ya, kini rakyat ramai-ramai meneriakkan demokrasi, sebuah jalan yang terbukti mampu meruntuhkan penguasa tiran.

Propoganda Yang Efektif

         Sejarah abad ini menegaskan sebuah evolusi global sistem pemerintahan menuju satu trend baru. Sistem yang mendasari kekuasaan pada rakyat banyak, juga membatasi otoritas pemimpinnya. Itulah demokrasi yang kini menjadi preferensi paling diminati di hampir seluruh negara. Sistem yang menawarkan kebebasan (liberty), persamaan (equality), dan persaudaraan (fraternity) untuk umat manusia ini begitu dirindukan rakyat, terutama mereka yang yang masih ditindas rezim tiran.

          Di zaman ini siapa yang menyangkal nilai kebaikan dalam demokrasi? Mayoritas orang tak peduli suku, agama, dan ras apapun mengiyakan nilai positif di dalamnya, walaupun dalam beragam perspektif tentunya. Artinya ketika ada orang di satu belahan dunia yang berjuang mengatasnamakan demokrasi, hasilnya adalah gelombang dukungan dunia yang mengalir deras kepadanya. Inilah yang fenomena yang terjadi dalam arus perubahan di timur tengah.

         Selain karena demokrasi memang yang didambakan, atau mungkin sekedar strategi meruntuhkan tiran, yang pasti demokrasi menjadi alat propoganda paling efektif. Propoganda yang efektif menggalang dukungan masyarakat dan menebar kebusukan sistem tiran. Propoganda yang juga efektif mengundang kutukan sejumlah negara, juga dukungan sepenuhnya dalam demo anti pemerintah. Ke semuanya karena demokrasi dalam pengertian pemerintahan di tangan rakyat telah menjadi idiom universal. Evolusi dari idiom sistem pemerintahan absolut otoritarian, ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis konstitusional.

Meninggalkan Polemik Demokrasi

          Berbicara tentang demokrasi dalam dunia keilmuan, tidak bisa lepas dari perdebatan didalamnya. Benarkah demokrasi adalah sistem paling ideal? Bukan hanya dari dunia Islam yang sering muncul resistensi. Bahkan suara kritik datang pula dari barat, tempat istilah demokrasi bermula. Sebutlah Benjamin Constan, Rober Dahl, Gatano Mosca, dan Cilfrede Pareto yang mengkritik tumpulnya sistem demokrasi dilapangan.

            Menelaah demokrasi dari filosofi dan sejarah kemunculannya, seringkali berujung pada pertentangan dalam tubuh umat Islam. Filosofi yang mengagungkan kebebasan Individual menjadi alasan. Syariat Islam akan mlempem dihadapan kebebasan individu, tak berdaya untuk mengikat tindakan personal muslim. Lainnya dari sejarah kelahiran yang berasal dari pemikiran barat juga menjadi alasan penolakan. Padahal para pemikir klasik Islam telah banyak menyajikan tatanan pemerintahan Islam yang seharusnya menjadi preferensi utama. Lalu mengapa masih mengadopsi sistem dari barat?

            Adalah benar Islam pernah punya sejarah gemilang. Beberapa Khalifah tercatat berhasil memimpin dalam suasana kesejahteraan dan kepuasan rakyat. Apakah karena sistemnya? Tidak, itu semua tidak menunjukkan keunggulan sistem, yang menonjol adalah keunggulan person didalamnya. Keunggulan pribadi khalifah atau keunggulan ulama ahlul halli wal aqdi yang membentengi. Keunggulan sistem yang pernah diperagakan hanya terjadi di masa khulafaur rasyidin, setelahnya hanya keunggulan person yang menentukan.

           Sedangkan pemikiran klasik yang cemerlang tentang sistem pemerintahan tak pernah terejawantahkan dengan murni dan konsekuen. Para pengusungnya malah dipenjara para penguasa, sebutlah Syaikh Ibnu Taimiyah yang melahirkan kitab siyasah syariah. Kesewenangan penguasa dalam sistem dinasti yang absolut tak terhindarkan. Hanyalah karena keunggulan pribadinya khalifah dapat memimpin dengan bijaksana, bukan karena sistem yang mengikat.

           Mal kepemimpinan dalam Islam telah dimulai sejak sepeninggal khulafaur Rasyidin dan dimulainya era dinasti. Dinasti kala itu memanglah masih menjunjung Islam dalam konstitusinya, walaupun sebatas formalitas. Kini dunia Islam memasuki fase terburuk ketika Islam tak lagi dijadikan panduan menjalankan negara.

         Mungkin inilah tahapan evolusi yang telah digariskan. Kebangkitan dunia timur tengah diawal tahun menjadi pertanda baik. Sistem dinasti di Oman, Bahrain, Kuwait, Yordania, Saudi Arabia sudah saatnya disudahi. Serupa walau tak sama pemimpin di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, walaupun menggunakan sistem modern, tapi tetap saja bertindak seperti raja. Mereka harus lengser, karena perubahan sistem pemerintahan adalah momentum dan entry point bagi perubahan lainnya.

        Evolusi Islam dalam konteks sistem pemerintahan tak terhindarkan menggunakan demokrasi. Seperti apa dijelaskan diatas, demokrasi telah menjadi idiom universal, maka mempergunakannya untuk meruntuhkan dinasti dan tirani adalah cara paling baik. Tentunya demokrasi ini dalam konteks berkesesuaian dengan syariat Islam, yakni kekuasaan ditangan rakyat. Dalam hal ini pemilihan pemimpin yang sesuai aspirasi rakyat adalah nilai demokrasi yang sesuai dengan cita-cita Islam.

          Rasulullah dalam hadits riwayat Muslim pernah bersabda “Sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian..” Artinya Islam memang mendorong kecintaan dua sisi, antara rakyat dan pemimpin. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui pemimpin yang dicintai rakyat? Maka disinilah korelasinya antara Islam dengan sistem pemilihan langsung. Dengan pemilihan langsung maka suara rakyat menjadi cerminan kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya. Berarti orang yang terpilih nantinya adalah repreentasi orang yang paling dicintai rakyat. Setelahnya dalam proses memimpin, ketika dia mampu membawa amanah dengan baik, itulah tanda pemimpin mencintai rakyatnya. Teguh memegang amanah sama artinya dengan peduli dan cinta terhadap rakyatnya. Makin berlipatlah rasa cinta rakyat kepada pemimpinnya.

Syariat yang Riil dan Mengakar

          Ketika demokrasi telah berhasil ditegakkan di negara muslim, lalu bagaimana nasib syariat Islam dalam formalitas negara? Kekuasaan ditangan rakyat tidak disangkal lagi bagian dari nilai Islam. Yang menjadi polemik ketika demokrasi juga menghendaki bahwa kedaulatan harus ditangan rakyat pula, bukan ditangan Tuhan. Masalahnya adalah sudahkah rakyat yang diberikan kedaulatan bisa merepresentasikan suara Tuhan atau syariat Islam itu sendiri? Padahal ghawzul fikr (perang pemikiran) yang menghinggapi umat muslim telah mengeroposkan kepercayaan terhadap ajaran agamanya sendiri. Lalu bagaimana mungkin dari suara rakyat yang terkontaminasi ghawzul fikr, akan sudi menjunjung Islam dalam konstitusi?

          Inilah yang harusnya menjadi PR kita, bagaimana membuat rakyat di negeri muslim memiliki keberpihakan terhadap Islam dalam konstitusi negara demokrasi. Jika ini yang terjadi, maka syariat Islam akan bertransformasi menjadi hukum-hukum positif sebuah negara. Demokrasi akan menjadi jalan pengantar. Dengan sistem pemilihan yang demokratis menghasilkan pemimpin yang qualified, dan dengan demokrasi pula syariat Islam akan dijunjung mayoritas rakyat secara riil dan mengakar.

          Tanpa sistem demokrasi, syariat Islam hanyalah manipulatif, bergerak dalam ruang-ruang hampa. Syariat Islam tanpa dukungan rakyat adalah palsu, sebuah pemaksaan yang sia-sia. Bukankah Al Qur’an menyebutkan laa ikrooha fiddiin? Tidak ada paksaan dalam agama, atau dalam konteks ini tidak ada paksaan untuk memihak syariat Islam. Karena percaya syariat Islam atau tidak, berpihak atau tidak adalah urusan individu terhadap Tuhannya. Manusia hanya bisa membimbing dan mengajaknya, bukan memaksakannya. Maka bukan paksaan jalannya, tapi harus murni dari kesadaran.

          Buat apa formalitas syariat Islam, jika syariat itu sendiri belum ada di hati rakyat? Bahkan penolakan ini beresiko pada pemberontakan atau revolusi bernada sekuleristik. Maka hadirnya syariat Islam seharusnya murni dari kesadaran rakyat muslim, bukan karena paksaan dari segelintir elite diatas. Maka inilah esensi hubungan demokrasi dan syariat Islam. Dengan demokrasi, perjuangan menegakkan syariat Islam tidak manipulatif, tapi riil dan mengakar dari nurani rakyatnya.

Evolusi Akhir ada di Islam

       Pergolakan rakyat yang ramai di timur tengah saat ini, mengindikasikan arus demokratisasi baru. Yang bila aktor didalamnya adalah mainstream memihak Islam, bukan tidak mungkin tatanan Islam baru akan eksis dalam ranah negara. Negara-negara yang sebelumnya masih mengacu pada undang-undang bercorak sekuler, memang butuh waktu relatif lama untuk mengakarkan Islam ditengah rakyatnya. Butuh penyadaran dan pendidikan profetik yang masif. Akan lebih mudah jika demokratisasi terjadi di negara-negara yang telah matang dalam menerapkan syariat, seperti Saudi arabia misal. Syariat Islam sudah berlaku disana, tinggal orang tertinggi yang dapat menjalankan dan mengendalikan. Dan orang itu harus capable dan diangkat dalam semangat Islam, bukan dalam rezim dinasti.

     Harapan ini memang tidak mudah dalam realisasinya, butuh tenaga besar, butuh konsistensi penggeraknya. Menghadirkan pola kekuasaan Islami dengan jalan demokrasi adalah jalan panjang, tapi ketika ini sudah diraih, maka akan susah orang merebutnya lagi. Berbeda jika memilih jalan revolusi elite atau kudeta, akan riskan memicu konflik berkepanjangan, bahkan berujung pada disintegrasi.

      Penuh harap penulis, semoga akhir perjuangan rakyat jazirah Arab berakhir manis. Impian tentang kesejahteraan meteriil dan spritual dapat terwujud. Tentu dengan syariat Islam menjadi prasayarat untuk mengawali impian. Garis evolusi pemerintahan kita tuntun untuk menggapai impian tersebut. Dari monokrasi bertransform ke demokrasi sekuler dalam transisi, hingga berakhir pada demokrasi Islami.

       Marilah kita pikirkan dengan jernih, bukan dengan emosional. Demokrasi keniscayaan dalam amal agama ini. Republik Turki adalah bukti, negara yang pernah menjadi gerbang awal sekulerisme, kini perlahan-lahan tengah menapaki tatanan syumuliyatul Islam. Kini giliran negara muslim menunggu giliran melebarkan sayap. Semoga menjadi jalan mengantar Islam pada puncak peradaban baru.